.png){kind=avatar}
BANDAR LAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memastikan tetap melanjutkan pembayaran tunggakan Program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) meski harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp286 miliar pada awal tahun 2026.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung, Zakky Irawan, mengatakan tunggakan P2KM yang sebelumnya mencapai sekitar Rp25 miliar kini telah berkurang signifikan setelah dilakukan pembayaran secara bertahap.
"Hutang Rp25 miliar sudah dicicil, sekarang tinggal beberapa miliar. Itu untuk P2KM baik di rumah sakit swasta maupun rumah sakit negeri sampai dengan tagihan tahun 2025," ujar Zakky, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, penyelesaian kewajiban pembayaran P2KM tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Meski kondisi fiskal daerah mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, Pemkot Bandar Lampung tetap berkomitmen menuntaskan kewajiban tersebut.
"Kewajiban itu tetap kita upayakan untuk diselesaikan," tambahnya.
Zakky menjelaskan, pembayaran tagihan P2KM tidak dapat dilakukan sekaligus karena setiap klaim layanan kesehatan yang diajukan rumah sakit harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu.
"P2KM ini tidak bisa langsung kita bayar. Harus dicek dulu benar atau tidak pemakaiannya. Kalau benar baru kita bayar dan itu dilakukan secara bertahap," jelasnya.
Ia menyebutkan tunggakan kepada rumah sakit swasta saat ini relatif kecil. Rata-rata keterlambatan pembayaran hanya sekitar dua bulan dengan nilai yang tidak terlalu besar.
Sementara itu, tunggakan kepada rumah sakit pemerintah masih lebih tinggi karena menunggu penyaluran dana bagi hasil pajak rokok dan cukai hasil tembakau dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Zakky mengatakan dana bagi hasil pajak rokok dan cukai tembakau selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan pembayaran P2KM. Oleh karena itu, pelunasan sisa tunggakan akan dilakukan setelah dana tersebut diterima oleh pemerintah kota.
"Kalau rumah sakit pemerintah memang lebih besar karena pembayarannya menunggu dana pajak rokok yang belum disalurkan pemerintah provinsi," ungkapnya.
