.png){kind=avatar}
Bandar Lampung - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung memastikan pembayaran gaji bagi 2.180 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman dan berjalan sesuai jadwal.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Zaky Irawan mengatakan anggaran pembayaran gaji PPPK telah dialokasikan dalam APBD sehingga proses pencairan tidak mengalami kendala.
Menurut Zaky, hingga Juni 2026 seluruh gaji PPPK telah dibayarkan. Sementara itu, gaji untuk bulan Juli 2026 telah diproses dan dijadwalkan cair pada awal Agustus.
"Bandar Lampung insyaallah sudah teranggarkan. Sampai bulan Juni sudah terbayar, sedangkan gaji Juli awal bulan ini sudah siap dibayarkan," kata Zaky, Senin (3/8).
Ia menegaskan, Pemkot Bandar Lampung berkomitmen memenuhi hak para PPPK tepat waktu agar mereka dapat menjalankan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa terkendala persoalan kepastian penghasilan.
Saat ini, terdapat 2.180 PPPK yang bertugas di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, dengan mayoritas ditempatkan pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk membayar gaji seluruh PPPK tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,6 miliar setiap bulan. Nominal tersebut merupakan penghasilan kotor sebelum dipotong iuran BPJS. "Jumlah PPPK saat ini ada 2.180 orang dengan penghasilan kotor Rp8,6 miliar. Tapi, belum dipotong BPJS," ujarnya.
Zaky menambahkan, belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK, menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, Pemkot Bandar Lampung telah melakukan perencanaan anggaran agar pembayaran gaji dapat dilakukan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan. "Kita selaku pemerintah telah melakukan perencanaan anggaran agar pembayaran gaji dapat dilakukan secara rutin sesuai jadwal," jelasnya.
Ia berharap kepastian pembayaran gaji tersebut dapat memberikan rasa tenang bagi seluruh PPPK sehingga mereka dapat lebih fokus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak pegawai juga menjadi bagian dari upaya menjaga kinerja birokrasi agar pelayanan publik di Kota Bandar Lampung tetap berjalan optimal.
